Perubahan iklim menjadi salah satu isu global paling mendesak, dan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus berkembang untuk menangani tantangan ini secara efektif. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi pada tahun 2015, menekankan pentingnya aksi iklim melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 13, yang fokus pada pengendalian perubahan iklim dan dampaknya.
Ketika berbicara tentang perkembangan terkini dari kebijakan PBB yang menangani perubahan iklim, Konferensi Para Pihak (COP) yang diadakan setiap tahun menjadi momen penting untuk penetapan kebijakan. COP26, yang berlangsung di Glasgow pada akhir 2021, menghasilkan berbagai kesepakatan ambisius, termasuk Commitment to Action dan Glasgow Climate Pact. Kesepakatan ini menuntut negara-negara untuk memperkuat komitmen mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca
Selanjutnya, COP27 di Sharm El Sheikh pada tahun 2022 mengalihkan fokus pada pendanaan dan dukungan untuk negara-negara berkembang yang menghadapi dampak paling parah dari perubahan iklim. Di sinilah isu “loss and damage” mulai mendapatkan perhatian lebih besar, yang mencakup kompensasi bagi negara yang mengalami kerugian akibat perubahan iklim. Hasil konferensi ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan urgensi terhadap isuan tersebut di tingkat internasional.
Di luar konferensi tahunan, PBB juga meluncurkan inisiatif-inisiatif baru, seperti “Race to Zero” yang bertujuan untuk mendorong perusahaan, pemerintah, dan kota-kota untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Kampanye ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan publik untuk mencapai tujuan iklim. Ini merupakan langkah signifikan, karena sektor swasta memiliki peran besar dalam mengubah jalan menuju pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks kebijakan, PBB juga berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau. Program PBB untuk Lingkungan Hidup (UNEP) bekerja sama dengan berbagai negara untuk membangun kapasitas dalam penggunaan teknologi bersih dan efisien. Contohnya, penggunaan energi terbarukan seperti angin dan surya harus didorong melalui kebijakan fiskal dan insentif yang menarik.
Dalam upaya melibatkan masyarakat, PBB telah menginisiasi platform komunikasi yang meningkatkan kesadaran umum tentang perubahan iklim. Mereka memanfaatkan media sosial dan kampanye publik untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi individu dalam upaya melawan perubahan iklim, sehingga tercipta gerakan global yang kuat untuk menyokong kebijakan PBB.
Akhir-akhir ini, perhatian terhadap keadilan iklim semakin meningkat. Isu ini menyoroti bahwa dampak perubahan iklim tidak merata dan sering kali paling berat dirasakan oleh komunitas yang paling rentan. PBB mengadvokasi pendekatan inklusif dalam merumuskan kebijakan untuk memastikan bahwa suara semua pihak, terutama yang terpinggirkan, didengar.
Dengan mengacu pada laporan IPCC terbaru, PBB terus menerus mendesak negara-negara anggota untuk meningkatkan ambisi dan mempercepat tindakan nyata untuk mencapai tujuan iklim global. Hal ini menjadi prioritas dalam seluruh aspek kebijakan PBB, dan ditargetkan untuk mendorong negara-negara anggota untuk melakukan komitmen yang lebih signifikan menuju pemulihan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Seiring dengan terus berkembangnya pendekatan, tantangan yang dihadapi menjadikan kebijakan PBB tentang perubahan iklim semakin relevan di era modern ini.